Gunungkidul (DIY), INANEWS.id - Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu bersama Pospera Gunungkidul dan DIY mendatangi kantor Kalurahan Natah, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Kamis (5/2/2026).
Kedatangan mereka untuk meminta kejelasan terkait penggunaan Dana Desa yang dialokasikan sebagai penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sejak 2017 hingga saat ini.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/02/agya-seruduk-pesepeda-hingga-tewas-di.html
Audiensi yang digelar di ruang pertemuan pemerintah kalurahan berlangsung dalam suasana tegang. Warga menilai laporan yang disampaikan pihak kalurahan belum menjawab kondisi nyata di lapangan.
Warga Pertanyakan Keberadaan Aset
Koordinator Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu, Suharsono, menyampaikan bahwa warga tidak puas dengan paparan yang disampaikan pemerintah kalurahan.
Menurut dia, pihak kalurahan hanya menunjukkan dokumen laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), namun belum dapat memperlihatkan keberadaan aset secara fisik.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/02/jelang-psim-vs-persis-polres-bantul.html
"Kami datang bukan untuk melihat angka-angka di atas kertas. Kami ingin tahu, dana rakyat sejak 2017 itu digunakan untuk apa. Mana asetnya, mana usahanya?" ujar Suharsono usai audiensi.
Ia menambahkan, dana desa yang digelontorkan selama bertahun-tahun seharusnya memberikan hasil konkret bagi kesejahteraan warga.
Kritik terhadap Akuntabilitas
Suharsono menilai, warga melihat adanya kesenjangan antara laporan administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
"Kami menanyakan aset secara nyata. Yang ditunjukkan hanya laporan tertulis. Ini menjadi pertanyaan besar soal akuntabilitas publik," kata dia.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/02/bupati-gunungkidul-pelecehan-seksual.html
Ia juga menyebut, warga sebelumnya telah mempertanyakan laporan tersebut kepada pemerintah kalurahan maupun Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal), namun belum memperoleh jawaban yang dianggap memadai.
"Kami juga sempat menanyakan kepada Bamuskal, tetapi kesannya justru tertutup," ujarnya.
Kalurahan Klaim Administrasi Sesuai Regulasi
Sementara itu, pihak Pemerintah Kalurahan Natah menyampaikan bahwa pelaporan penggunaan dana desa telah dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/02/sidang-keliling-pn-wonosari-di.html
Namun, warga menilai laporan administratif perlu disertai bukti fisik aset agar transparansi dapat terpenuhi.
Warga Minta Audiensi Lanjutan
Karena belum ada titik temu, Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu meminta audiensi lanjutan yang lebih rinci.
"Kami menuntut pertemuan berikutnya yang lebih detail. Kami ingin melihat bukti fisik, bukan hanya kertas," ujar Suharsono.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu jadwal audiensi lanjutan. Mereka menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila permintaan transparansi tidak segera dipenuhi.
(ALX)
Social Header