INANEWS.id - Demonstrasi yang berujung kerusuhan di berbagai kota besar di Indonesia ini menyebabkan koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” tulis pernyataan sikap Koalisi Masyarakat Sipil, Jumat, (29/8/2025).
Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa apa yang terjadi saat ini menjadi insiden semata namun sudah menjadi kejahatan negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Baca juga: Suasana Haru di Polda DIY: Ojol dan Polisi Bersatu Doakan Almarhum Affan
Sepanjang kurun waktu Juli 2024 - Juli 2205, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat sebanyak 55 warga meninggal karena kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Diantaranya kasus Gamma di Semarang dan kasus Afif Maulana di Padang.
Kekerasan yang ditunjukkan oleh sikap aparat keamanan saat ini dinilai oleh koalisi masyarakat sipil sebagai kegagalan pemerintah dan DPR dalam bersikap menunjukkan kepemimpinan yang demokratis.
Selain meminta Presiden Prabowo mencopot Kapolri, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta pengusutan pelanggaran HAM dalam demonstrasi 28 Agustus 2025 kemarin.
Baca juga: Mahasiswa di Jogja Tipu Gadai Motor, Bawa Kabur Uang Rp2,5 Juta
Tak hanya kepolisian dengan Kapolri nya saja yang menjadi sorotan Koalisi Masyarakat Sipil, Koalisi Masyarakat Sipil juga menganggap lemahnya akuntabilitas Dewan Perwakilan Rakyat.
Menurutnya pimpinan partai harus menindak anggota nya yang memicu kemarahan rakyat yang menyebabkan kerusuhan di sejumlah kota besar di Indonesia.
Baca juga: Ketahuan Curi Ponsel, Pria Sukoharjo Diamankan Warga di Sewon
Berikut daftar Koalisi Masyarakat Sipil yang menuntut Presiden Prabowo memberhentikan Kapolri Jenderal Sigit Listyo Prabowo diantaranya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).
(WAP)
Social Header