Darurat Keracunan MBG, DPR-RI Minta Program MBG di Evaluasi

Gunungkidul (DIY), INANEWS.id - Ketua DPR-RI Puan Maharani menyampaikan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan evaluasi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Komisi X DPR-RI My Esti Wijayanti saat berkunjung ke Kabupaten Gunungkidul. Rabu, (24/9/2025).

"Bu Puan Maharani (Ketua DPR RI) menyampaikan kepada publik bahwa itu adalah suara kita semua, bahwa DPR RI meminta supaya dilakukan evaluasi total," kata My Esti Wijayanti menyampaikan pesan Ketua DPR-RI.

Baca juga: https://www.inanews.id/2025/09/bus-hantam-suzuki-carry-di-piyungan.html

My Esti melanjutkan evaluasi program MBG mengingat program ini telah memakan korban keracunan lebih dari 5 ribu anak di berbagai daerah.

Kekuatiran My Esti berdasar cara pengelolaan dapur MBG yang harus mengolah makanan dalam jumlah besar. Dimana setiap dapur memasak untuk 3000 paket untuk penerima manfaat.

My Esti juga menyatakan saat ini banyak pihak yang mengusulkan agar MBG yang telah beroperasi untuk mengurangi jumlah porsi penerima manfaat. Dengan demikian, jangkauannya tidak terlalu jauh dan makanan yang dihasilkan dapat lebih baik ketika disajikan kepada anak-anak.

Baca juga: https://www.inanews.id/2025/09/lestarikan-budaya-menari-diaspora.html

My Esti juga menyayangkan tidak ada tindakan bagi dapur yang didapati mengolah makan yang menyebabkan keracunan, namun tetap melakukan operasi pelayanan.

"Seharusnya jika sudah terjadi keracunan, proses memasak harus dihentikan dan dievaluasi terlebih dahulu. Namun, setelah keracunan, mereka tetap memasak tanpa ada peringatan untuk tidak melanjutkan. Proses pembersihan dan penelitian tidak dilakukan. Ini menjadi catatan," tegasnya.

Baca juga: https://www.inanews.id/2025/09/tak-mau-kebanjiran-lagi-warga.html

Sebagai informasi korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap bukan sebuah penyakit namun kedaruratan, sehingga tidak dapat di tanggung oleh BPJS.

Dari kasus keracunan MBG di Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Sleman menganggarkan 45 juta untuk menangani siswa yang menjadi korban keracunan. Sedangkan di Kabupaten Gunungkidul, Bupati Gunungkidul mengalokasikan anggaran 100 juta untuk mengantisipasi keadaan darurat keracunan MBG.

(WAP)