Saldo Rekening Tinggal Rp 57 Ribu, Warga Ngunut Geruduk Kantor Kalurahan Tuntut Transparansi

Gunungkidul (DIY), INANEWS.id - Ratusan warga Kalurahan Ngunut, Kapanewon Playen, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar aksi demonstrasi di kantor kalurahan setempat pada Senin (8/12/2025). Gelombang protes ini muncul sebagai bentuk kekecewaan mendalam warga atas dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa.

Aksi tersebut menjadi lanjutan dari gerakan sebelumnya, ketika sejumlah pemuda menyegel kantor kalurahan dengan memasang spanduk protes. Koordinator aksi Ahmad Fatoni, mengatakan bahwa warga mulai kehilangan kepercayaan terhadap perangkat kalurahan karena muncul dugaan kuat adanya penyalahgunaan anggaran.

Baca juga: https://www.inanews.id/2025/12/peringati-hari-anti-kekerasan-terhadap.html

“Ada saldo rekening kas kalurahan yang hanya tersisa Rp 57.000. Program yang sudah direncanakan tidak terlaksana, tetapi anggarannya habis tanpa kejelasan,” ujar Toni.

Menurut Toni, dugaan penyimpangan bukan hanya terjadi pada tahun anggaran berjalan, melainkan juga diduga berlangsung sejak beberapa tahun sebelumnya. Total potensi kerugian, menurut warga, mencapai sekitar Rp 500 juta.

Upaya warga untuk mendapatkan kejelasan sudah dilakukan berkali-kali, mulai dari penyampaian kritik hingga mediasi resmi. Namun, Toni menyebut seluruh proses tersebut tak membuahkan hasil.

Baca juga: https://www.inanews.id/2025/12/kecelakaan-tragis-di-bantul-bonceng.html

“Mediasi sudah dilakukan beberapa kali, tapi tidak ada perubahan. Justru masalahnya makin membesar. Itu sebabnya kami memilih turun aksi,” katanya.

Toni menambahkan bahwa warga telah resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut ke Polres Gunungkidul. Sejumlah bukti, termasuk rekening koran dan rekaman pengakuan salah satu pamong, telah diserahkan kepada penyidik.

Baca juga: https://www.inanews.id/2025/12/1000-peserta-serbu-malioboro-fun-run.html

“Harapan kami, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan anggaran dapat diproses secara adil sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya.

Aksi demonstrasi ini mencerminkan tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat kalurahan. Bagi warga, pengelolaan anggaran bukan sekadar teknis administrasi, tetapi menyangkut kepercayaan terhadap pemerintah paling dekat dengan kehidupan mereka.

(ALX)