Bandung (Jawa Barat), INANEWS.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program pendidikan khusus selama 28 hari bagi anak-anak yang terjaring dalam kasus perilaku menyimpang di masyarakat. Jumat (9/5/2025)
Program ini bukan hanya respons jangka pendek terhadap keresahan sosial, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
Gubernur Jawa Barat, melalui program ini, menegaskan bahwa pemerintah memiliki perangkat dan anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan hingga tingkat kabupaten/kota.
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/05/sepak-bola-pondokcina-sparing-dengan.html
“Apakah Bupati akan nyaman jika setiap minggu ada kericuhan di wilayahnya, atau jika ada warganya yang masuk rumah sakit karena menjadi korban kekerasan anak-anak?” ungkapnya.
Program ini dirancang untuk memberi pendampingan intensif selama 28 hari kepada anak-anak, dengan tetap memastikan mereka terhubung dengan sekolah asal dan mengikuti ujian serta kurikulum reguler.
“Status mereka tetap siswa aktif, pembelajarannya bisa jarak jauh, dan selama 28 hari mereka dibimbing oleh guru, psikolog, guru ngaji, serta pejabat pendidikan provinsi,” jelas Gubernur.
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/05/kdm-bakal-keluarkan-pergub-untuk.html
Bukan Pendidikan Militer, tapi Pendidikan Berbasis Kedisiplinan
Isu bahwa program ini merupakan bentuk pendidikan militer ditepis langsung oleh pemerintah. “Ini bukan pendidikan militer. Ini pendidikan di barak, pendidikan di Barat seperti yang pernah dikatakan oleh Natalius Pigai. Jangan salah kaprah,” tegasnya. Pelatih mungkin berasal dari unsur militer, tetapi pendekatan yang digunakan sepenuhnya bersifat sipil dan mendidik.
Dalam prosesnya, anak-anak juga akan mendapatkan materi mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan diajarkan langsung oleh para pengajar dari Kementerian
Penulis: Daddy Palgunadi
Aktivis Jawa Barat Istimewa dan direktur Tan Malaka Institute Jawa Barat
Social Header