Gunungkidul (DIY), INANEWS.id - Pemangkasan dana desa yang signifikan tidak lantas menjadikan pemerintah kalurahan berhenti dalam melakukan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Sekertaris Komisi A DPRD Provinsi DIY dari Fraksi Golkar Syarief Guska Laksana, S.H., menyampaikan hal tersebut saat melakukan reses di Kalurahan Ngipak, Kapanewon Karangmojo. Sabtu, (17/1/2026).
Syarief Guska Laksana mengatakan bahwa pemerintah kalurahan harus lebih pandai dalam mencari anggaran untuk melakukan pembangunan.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/01/perkelahian-sesama-orang-papua-di.html
Guska mencontohkan banyaknya program Corporate Social Responsibility (CSR) yang ada di BUMN maupun BUMD bisa digunakan untuk melakukan pembangunan.
"Kalau pemotongan dana desa itu sudah menjadi hak dan kewenangan dari pemerintah pusat, sehingga kita sebagai anggota DPRD hanya mampu membawa aspirasi masyarakat kepada pemerintah di tingkat provinsi, seperti saat ini reses yang saya lakukan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat di Kalurahan Ngipak," kata Guska sapaan akrab Syarief Guska Laksana.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/01/longsor-batu-kapur-rusak-rumah-warga-di.html
Sebagai Sekertaris Komisi A yang membidangi pemerintahan hukum, dan aset daerah, termasuk kependudukan dan tata kelola pemerintahan daerah DIY ini, dirinya terus memberikan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah pusat, dan juga mensosialisasikan program-program pemerintah provinsi.
Sementara itu Lurah Ngipak Bambang Setiawan kepada reporter INANEWS.id mengatakan masa reses anggota DPRD menjadi bagian komunikasi antara Pemerintah Kalurahan dengan anggota legislatif dalam rangka mencari sumber-sumber pendanaan ditengah pemangkasan dana desa yang seporadis.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/01/dua-pelajar-dianiaya-otk-di-piyungan.html
"Reses ini bagian dari upaya kami Pemerintah Kalurahan dalam mencari informasi dan jaringan melewati anggota dewan untuk mendapatkan pendanaan, seperti yang mas Guska tadi utarakan kami bisa mengakses CSR," kata Lurah Ngipak.
Bambang berharap kepada pemerintah pusat agar mengembalikan alokasi dana desa seperti sedia kala.
"Kami sih maunya dana desa dikembalikan seperti sedia kala, jadi kami bisa tetap melakukan pembangunan di wilayah kami," ucap Bambang.
(WAP)
Social Header