Ramai Pemotongan Dana Desa, Lurah Bejiharjo Ungkap Satu Hal Ini

Gunungkidul (DIY), INANEWS.id - Lurah Bejiharjo Sigit Purnomo tidak mempermasalahkan dengan kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan dana desa (DD) hingga 70 persen. 

‎Menurutnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat menjadi hak preogratif dari pemerintah pusat itu sendiri. 

‎"Menurut saya itu hak nya pemerintah pusat ya, kita sebaiknya lebih berpikir positif saja," kata Sigit saat ditemui Reporter INANEWS.id Kamis, (22/1/2026).

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/01/tabrakan-maut-di-jalan-pandansimo.html

Lebih lanjut Sigit mengatakan dengan pemotongan Dana Desa (DD) para lurah diuji kemampuannya dalam menggalang pendanaan dari pihak luar maupun stackholder yang dimiliki para Lurah. 

Lurah Bejiharjo Sigit Purnomo

‎Menurutnya jabatan seorang Lurah adalah jabatan politis, karena Lurah dipilih oleh rakyat langsung seperti halnya Presiden maupun Bupati, sehingga menurutnya Lurah harus bisa melakukan lobi dengan pihak non pemerintah dalam kaitannya mencari pendanaan dalam rangka pembangunan wilayah pedesaan. 

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/01/danlanal-yogyakarta-lepas-46-calon.html

‎"Karena jabatan kita ini kan jabatan politis, jadi kita dituntut untuk lebih lihai dan pandai dalam mencari pendanaan dari luar semisal CSR ataupun dari para investor atau kolega, atau lewat wakil rakyat apakah itu DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR-RI," ujarnya. 

‎KDMP Jadi Kambing Hitam Pemotongan DD

‎Banyak beredar kabar bahwa pemotongan dana desa (DD) oleh pemerintah pusat dikarenakan adanya program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang pelaksanaannya serentak di seluruh Indonesia. 

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/01/tabrakan-di-jalan-srandakan-bantul.html

Terkait kabar tersebut Sigit menilai salah besar, menurutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah melalui analisis dan kajian menyeluruh. 

‎"Kalo KDMP dijadikan kambing hitam karena pemotongan ini, menurut saya ko nggak tepat ya. Karena KDMP ini kan memang sudah di anggarkan oleh pemerintah pusat, dan KDMP ini saya lihat juga nantinya akan mensejahterakan masyarakat desa juga, sebaliknya kita berbaik sangka saja dengan pemerintah pusat, jangan-jangan pemrintah pusat akan menambah Dana Desa lebih nggak cuma satu milyar nantinya, kita kan juga nggak tau apa yang di mau oleh presiden dan pemerintah pusat sebenarnya," terang Sigit. 

‎(WAP)