Jakarta, INANEWS.id – Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memecat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyusul polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Adi menilai, sikap Bahlil dalam polemik tambang di Papua bisa merusak citra dan stabilitas pemerintahan Prabowo jika tidak segera direspons.
"Kami minta Presiden Prabowo segera pecat Bahlil sebelum kegaduhan ini meluas," ujar Adi lewat keterangan tertulis, Minggu (8/6/2025).
Menurutnya, Bahlil tidak pantas berada di Kabinet Merah Putih. Ia bahkan menyebut sikap Menteri asal Papua itu sebagai “sangat fatal dan berbahaya”.
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/06/mta-gunungkidul-bagikan-3-ribu-daging.html
"Mulai dari persoalan gas elpiji sampai tambang di Raja Ampat. Model seperti Bahlil ini bisa merusak kepemimpinan Prabowo,” tegasnya.
Adi juga mengingatkan bahwa Papua adalah wilayah yang sensitif dan rawan konflik. Ia menilai kebijakan Bahlil berpotensi menyulut ketegangan sosial yang lebih besar.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Presiden harus bertindak sebelum konflik makin meluas di Tanah Papua,” katanya.
Tak hanya meminta pemecatan Bahlil, BaraNusa juga menyerukan penghentian seluruh aktivitas pertambangan di Raja Ampat dan wilayah-wilayah lain seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan.
“Hentikan aktivitas tambang nikel, stop perampasan tanah rakyat, stop merusak alam. Pecat dan tangkap Bahlil sekarang juga,” seru Adi.
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/06/dari-jalanan-ke-jenewa-helm-algoritma.html
Disambut Demo di Sorong
Sebelumnya, kedatangan Bahlil di Bandara DEO Sorong, Sabtu (8/6), disambut aksi protes puluhan aktivis lingkungan dan pemuda adat. Massa menolak tambang nikel di Raja Ampat dan menuding Bahlil tidak transparan soal izin pertambangan.
Aksi dimulai sejak pukul 06.00 WIT, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Demonstran membentangkan spanduk bertuliskan “Papua Bukan Tanah Kosong” dan meneriakkan yel-yel “Bahlil Penipu”.
“Kami merasa dibohongi. Pak Menteri bilang hanya ada PT Gag Nikel, padahal ada empat perusahaan yang punya izin di tanah adat kami,” ujar Uno Klawen, perwakilan pemuda adat Raja Ampat.
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/06/dua-motor-rem-blong-enam-wisatawan.html
Meski sebelumnya Bahlil menyatakan operasi PT Gag Nikel dihentikan sementara, massa menilai pernyataan tersebut tidak menyentuh akar masalah. Masih ada tiga perusahaan lain yang mengantongi izin di wilayah adat, yakni PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulya Raymon Perkasa.
Bahlil rencananya akan meninjau langsung kawasan tambang. Namun, saat massa menuntut dialog terbuka, ia justru meninggalkan bandara lewat pintu belakang tanpa menemui pengunjuk rasa.
“Kalau niatnya baik, kenapa harus menghindar? Ini penghinaan terhadap rakyat Papua,” ujar salah satu orator dari Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kementerian ESDM.
Penulis: Ketum BaraNusa (Adi Kurniawan)
Social Header