Jakarta, INANEWS.id - Pemerintah pusat rencana akan memberlakukan satu harga untuk harga beras.
Pemerintah sudah melaksanakan rapat koordinasi terbatas terkait dengan beras satu harga. Adapun yang menjadi pertimbangan dari pemberlakuan beras satu harga adalah tingginya subsidi pangan yang berada di angka Rp164,4 triliun.
Pemberlakuan beras satu harga bertujuan untuk mengunci harga dari seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh swasta. Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/08/topang-mbg-kalurahan-kelor-berhasil.html
"Kami ingin mengunci seluruh beras yang disubsidi negara. Itu harus dikontrol, diintervensi," ucap Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV. Kamis, (21/8/2025).
Amran tidak ingin subsidi tersebut digunakan oleh pengusaha swasta untuk meraup keuntungan setinggi-tingginya. Apabila pengusaha swasta ingin menuai untung dari penjualan berasnya dengan menetapkan harga yang lebih tinggi, Amran mempersilakan dengan syarat beras tersebut berasal dari lahan sawahnya sendiri, bukan yang disubsidi oleh pemerintah.
"Kalau swasta nanti mau membangun, korporasi-korporasinya mau membangun atau cetak sawah sendiri, kami tidak ikut campur (harga). Tapi tidak boleh menggunakan subsidi pemerintah, baik traktor, benih, dan pupuk," ucap Amran.
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/08/rumah-ambruk-aparatur-kelurahan.html
Sementara itu Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta kepada Amran untuk tidak terburu-buru dalam menerapkan kebijakan beras satu harga.
Titiek memperingatkan bahwa kebijakan tersebut akan memengaruhi hajat hidup orang banyak, sehingga harus dilakukan dengan hati-hati dan pertimbangan yang matang.
"Nanti kalau diterapkan (beras) satu harga, tahunya tidak cocok, nanti Presiden harus mencabut (aturan) lagi," ucap Titiek.
(WAP)
Social Header