Kupang (NTT), INANEWS.id - Koordinator Aliansi Suara Fatbar, Justus Petrus Karma, menyatakan pihaknya akan menggalang kekuatan bersama sejumlah organisasi di Kabupaten Kupang untuk menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Desa Poto dalam waktu dekat.
Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk protes terhadap Kepala Desa Poto, Melki Sedek Petang, yang dinilai abai terhadap musibah banjir yang berulang kali melanda wilayah RT 002, 003, dan 004 Dusun I Bonatama. Banjir tersebut dipicu oleh luapan Sungai Oelakobis dan Nek’oni yang telah terjadi sejak tahun 2020.
Justus mengungkapkan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah berulang kali disampaikan, baik secara langsung bersama warga sejak 25 Februari 2026, maupun dalam forum Musrenbang Kecamatan Fatuleu Barat.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/03/ledakan-saluran-limbah-di-teras.html
Namun hingga kini, ia menilai belum ada respons nyata dari kepala desa. Ironisnya, meskipun alat berat berupa excavator telah diturunkan oleh Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Dinas PUPR bersama Camat Fatuleu Barat untuk melakukan normalisasi sungai, Kepala Desa Poto disebut belum pernah turun langsung meninjau lokasi pekerjaan.
“Padahal ini menyangkut keselamatan warga. Tapi sampai sekarang kepala desa belum pernah datang melihat kondisi di lapangan,” tegas Justus.
Normalisasi sungai yang direncanakan sepanjang sekitar 1,1 kilometer itu membutuhkan sekitar 700 liter BBM jenis solar. Hingga saat ini, bantuan BBM berasal dari pemerintah kabupaten sebanyak 200 liter, ditambah 200 liter dari para donatur, serta sekitar 100 liter hasil swadaya masyarakat.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/03/lansia-ditemukan-tak-bernyawa-di.html
Namun, dari total sekitar 500 liter BBM yang telah digunakan, pekerjaan masih belum rampung. Operator excavator memperkirakan masih dibutuhkan tambahan sekitar 200 liter solar agar pengerjaan bisa diselesaikan secara maksimal.
Menurut Justus, pihaknya telah berulang kali meminta dukungan tambahan BBM dari Kepala Desa Poto, namun permintaan tersebut tidak direspons dengan alasan ketiadaan anggaran.
Akibatnya, masih terdapat sekitar 100 meter alur sungai yang belum digali, serta sejumlah titik yang belum ditangani secara optimal. Kondisi ini dikhawatirkan akan kembali memicu luapan air ke permukiman warga jika tidak segera dituntaskan.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/03/kasus-penarikan-motor-memanas-lpksm.html
Diketahui, excavator telah berada di lokasi sejak 21 Maret 2026 dan mulai beroperasi pada 22 hingga 25 Maret 2026. Namun hingga saat ini, kepala desa belum juga terlihat melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak.
Selain persoalan banjir, Justus juga kembali menyoroti belum disampaikannya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahun anggaran 2025 oleh Kepala Desa Poto. Ia mendesak Camat Fatuleu Barat dan Bupati Kupang agar segera menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Justus yang juga merupakan warga Desa Poto menyatakan akan menagih komitmen politik kepala desa, khususnya terkait visi dan misi yang pernah disampaikan saat audiensi pada 28 Juni 2023 di Aula Kantor Desa Poto.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/03/kebakaran-kandang-sapi-di-tanjungsari.html
Dalam visi yang diusung, Kepala Desa Poto berkomitmen mewujudkan pemerintahan desa yang transparan serta masyarakat yang maju dan berkeadilan.
Sementara dalam misinya, ditekankan pengelolaan dana desa yang bebas dari praktik KKN, pembangunan berkelanjutan berbasis musyawarah, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.
Namun menurut Justus, kondisi yang terjadi saat ini justru bertolak belakang dengan komitmen tersebut. “Apa yang dijanjikan dalam visi dan misi harus dibuktikan, bukan hanya disampaikan saat kampanye,” pungkasnya.
(JPK)
Social Header