Yogyakarta, INANEWS.id - Generasi muda dan mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di tengah tantangan politik yang dihadapi Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara. Sikap kritis, partisipasi publik, serta keberanian menyampaikan aspirasi menjadi bagian penting dalam memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam pengawasan masyarakat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Pemuda dan Masa Depan Kebangsaan yang diselenggarakan Matahari Pagi Indonesia (MPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda, Rabu (28/10/2026).
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/10/sembilan-kambing-mati-diduga-diserang.html
Ketua MPI DIY, Fadul Muhammad Firdaus, mengatakan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk bertukar gagasan, memperluas wawasan, dan membahas berbagai persoalan kebangsaan. Menurut dia, keterlibatan pemuda diperlukan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, tidak hanya menjadi penonton dalam proses politik, tetapi turut mengawal kebijakan pemerintah.
Fadul menegaskan, kritik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Pemerintah, kata dia, membutuhkan masukan dari masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan dan memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan.
“Pemerintah itu perlu pemuda-pemuda ini untuk membisiki, mengkritisi, karena kita hidup di negara demokrasi. Kritik itu biasa, kita harus banyak-banyak menerima kritik,” ujar Fadul.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/10/polres-bantul-ungkap-pencurian-motor.html
Ia mengibaratkan kritik sebagai sesuatu yang terkadang terasa pahit, tetapi diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak menutup diri terhadap perbedaan pandangan maupun masukan yang disampaikan oleh mahasiswa dan kelompok pemuda.
Menurut Fadul, pengawasan terhadap pemerintah dapat dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari diskusi publik, debat, penyampaian pendapat, hingga demonstrasi. Seluruh bentuk partisipasi tersebut merupakan hak masyarakat dalam negara demokratis, sepanjang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga agar penyampaian aspirasi tidak berkembang menjadi tindakan provokatif maupun anarkis. Kebebasan berpendapat, menurutnya, perlu berjalan beriringan dengan kesadaran untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/10/jamin-hak-utarakan-aspirasi-sumpah.html
Fadul berharap kegiatan diskusi kebangsaan dapat semakin sering diselenggarakan di DIY. Dengan demikian, generasi muda memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan pola pikir kritis, memahami persoalan publik, serta menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.
Dalam forum yang sama, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FISIPOL UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, S.Fil.I., M.A., membahas tantangan demokrasi di tingkat global, terutama perkembangan politik di kawasan Asia Tenggara.
Ridho menjelaskan bahwa persoalan kemunduran demokrasi tidak hanya terjadi di Indonesia. Sejumlah negara di kawasan tersebut, termasuk Malaysia dan Filipina, juga menghadapi dinamika politik yang memengaruhi proses konsolidasi demokrasi.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/10/114-pil-putih-berlogo-y-disita-di.html
Ia menyinggung pergantian kepemimpinan pemerintahan di Malaysia serta perubahan kepemimpinan nasional di Filipina dari Rodrigo Duterte ke Ferdinand Marcos Jr. sebagai bagian dari gambaran dinamika politik regional.
Selain itu, Ridho membandingkan mekanisme politik di Malaysia dan Indonesia, terutama terkait pembubaran parlemen dan pelaksanaan pemilihan umum. Menurut pemaparannya, kedua negara memiliki prosedur dan tahapan politik yang berbeda sesuai dengan sistem pemerintahan serta ketentuan kelembagaan masing-masing.
Pembahasan tersebut menegaskan bahwa perkembangan demokrasi perlu dipahami dengan mempertimbangkan karakteristik politik setiap negara. Perbedaan sistem pemerintahan, aturan kelembagaan, dan dinamika pergantian kekuasaan menjadi faktor yang turut memengaruhi perjalanan demokrasi di kawasan Asia Tenggara.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/10/polisi-tangkap-pria-di-bantul-yang.html
Di tengah perkembangan tersebut, mahasiswa dinilai perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Keterlibatan itu tidak cukup hanya melalui partisipasi dalam pemilu, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengkaji kebijakan publik, mengikuti diskusi, menyampaikan kritik, dan mengorganisasi aspirasi masyarakat.
Kritik yang disampaikan, lanjutnya, perlu didukung argumentasi yang kuat, data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pemahaman terhadap persoalan yang dibahas. Dengan cara tersebut, partisipasi mahasiswa diharapkan mampu mendorong perbaikan kebijakan sekaligus memperkuat praktik demokrasi.
Diskusi Pemuda dan Masa Depan Kebangsaan turut melibatkan perwakilan organisasi kemahasiswaan dan kalangan akademisi untuk bertukar pandangan mengenai persoalan demokrasi dan tantangan kebangsaan. Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antarkelompok pemuda dalam membangun kehidupan demokrasi yang lebih sehat.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/10/didik-kuswanto-salurkan-danais-untuk.html
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan deklarasi semangat Sumpah Pemuda yang memuat lima komitmen. Komitmen tersebut di antaranya meneguhkan persatuan dan kerukunan, menolak segala bentuk kekerasan, serta menjaga keamanan dan kondusivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melalui kegiatan tersebut, MPI DIY berharap ruang dialog bagi generasi muda semakin terbuka. Selain memperkuat pemahaman kebangsaan, forum semacam ini diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk berani menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.
Partisipasi aktif generasi muda dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga demokrasi tetap berjalan, sekaligus memastikan perbedaan pendapat dapat menjadi bagian dari upaya membangun bangsa yang lebih baik.
Social Header