Gunungkidul (DIY), INANEWS.id - Konflik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kembali mencuat. Puluhan pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) bersama kader partai mendatangi Kantor DPD II Partai Golkar Gunungkidul, Sabtu (14/11/2026), untuk menyampaikan protes atas hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI yang menetapkan Eri Agustin Sudiati sebagai Ketua DPD Golkar Gunungkidul periode 2026-2031.
Dalam aksi damai tersebut, perwakilan dari 14 PK menyampaikan sejumlah keberatan. Mereka menilai pelaksanaan Musda XI menyisakan persoalan terkait penerapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), khususnya mengenai hak suara pengurus partai di tingkat kapanewon.
Perwakilan PK Golkar, Supriyono, menyampaikan bahwa kedatangan mereka merupakan bentuk aspirasi kader yang merasa proses pergantian kepemimpinan belum berjalan sesuai mekanisme organisasi.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/limasan-dloso-ngunjuk-kopi-tempat.html
Menurutnya, persoalan yang dipersoalkan bukan sekadar hasil pemilihan ketua, melainkan proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak memberikan ruang dan hak secara proporsional kepada seluruh pemilik suara.
Ada beberapa tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Di antaranya meminta hasil Musda XI ditinjau kembali karena dinilai tidak sah, menolak pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK, serta mendesak agar demokrasi internal partai dijalankan secara transparan dan sesuai ketentuan organisasi.
Para kader juga meminta pimpinan partai menegakkan AD/ART sekaligus menjaga persatuan melalui semangat Salam Satu Golkar.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/tanpa-upah-relawan-stak-yogyakarta.html
Supriyono mengungkapkan, persoalan ini sebenarnya telah berlangsung sejak sebelum Musda dilaksanakan. Sejumlah pengurus kecamatan dan kader senior sebelumnya telah menyampaikan keberatan atas molornya agenda pergantian kepengurusan di tingkat kabupaten.
Musda XI yang semula dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2025 baru terlaksana pada 9 November 2026 di Kantor DPD Partai Golkar DIY. Dalam forum tersebut, Eri Agustin Sudiati ditetapkan sebagai ketua secara aklamasi setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Namun, penetapan tersebut justru memicu penolakan dari sejumlah pengurus PK di Gunungkidul.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/110-becak-listrik-gratis-resmi.html
Salah satu persoalan yang disoroti adalah penerbitan surat penunjukan Plt terhadap pengurus PK. Supriyono menyebut surat tersebut diterima hanya beberapa jam sebelum pelaksanaan Musda.
Para pengurus PK berpendapat bahwa masa jabatan kepengurusan mereka seharusnya tetap berlaku atau diperpanjang hingga Musda dilaksanakan sesuai ketentuan organisasi.
Mereka juga mempertanyakan keputusan pemberhentian pengurus lama dan pengangkatan Plt yang dianggap berpotensi menghilangkan hak suara pengurus di tingkat kapanewon.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/brin-siapkan-revitalisasi-baron.html
Keberatan tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam surat pernyataan sikap yang berisi tujuh poin penolakan terhadap penyelenggaraan Musda XI Partai Golkar Gunungkidul.
Melalui aksi damai ini, para kader berharap persoalan internal partai mendapat perhatian serius dari jajaran pimpinan Golkar di tingkat yang lebih tinggi.
Mereka meminta penyelesaian polemik dilakukan melalui mekanisme organisasi dengan mengedepankan AD/ART serta prinsip demokrasi. Menurut para pengurus PK, persatuan dan soliditas Golkar tidak cukup hanya diserukan, tetapi harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak seluruh kader dalam menentukan arah kepemimpinan partai.
(WAP)


Social Header