Gunungkidul (DIY), INANEWS.id - Politisi Golkar sekaligus Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Gunungkidul Ery Agustin Sudiyanti menegaskan akan siap melaksanakan instruksi yang diperintahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Hal tersebut diungkapkan Ery Agustin kepada INANEWS.id, menurutnya apa yang diinstruksikan oleh partainya menjadi keharusan yang dijalankan sebagai wakil rakyat, mengingat rakyat lah yang memberikan mandat kepada para DPR.
"Kami akan melakukan apa yang telah diinstruksikan oleh partai, dan memang sejatinya kami lah pembantu dari rakyat, kami yang harus melayani rakyat. Bukan sebaliknya. Rakyat lah memberikan mandat kepada kami jadi kami siap untuk bekerja semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat, karena kami menjadi DPRD di Kabupaten Gunungkidul kami harus sungguh-sungguh dan sepenuh hati untuk melayani masyarakat Gunungkidul," ungkap Eri Agustin Kepada INANEWS.id melalui pesan singkatnya. Sabtu, (30/8/2025).
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/08/jadi-wasit-tenis-meja-di-ajang-peparda.html
Sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Gunungkidul. Ery mengatakan dirinya siap untuk membuat peraturan daerah yang tidak membebani menyusahkan masyarakat di Gunungkidul.
"Kita harus bekerja dengan tupoksi kita masing-masing, jadi kalo saya sebagai Ketua Bapemperda di DPRD Gunungkidul ini. Maka, bagaimana saya harus bekerja dengan profesional dan bagaimana kebijakan yang kami putuskan terkait dengan peraturan daerah, terkait masyarakat jangan sampai menjadi permasalahan pada masyarakat itu sendiri jadi. Apa yang telah di instruksikan oleh sekjen kami, kami akan lakukan dengan sepenuh hati," ungkap Ery.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menginstruksikan kepada semua kadernya untuk sensitif terhadap tuntutan rakyat. Kader diminta belajar dari polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Baca juga: https://www.inanews.id/2025/08/pkd-ansor-semin-2025-resmi-dibuka-wabup.html
"Gelombang demonstrasi terkait kenaikan PBB-P2 harus menjadi pelajaran penting bagi para kepala daerah dan anggota DPRD. Kebijakan fiskal yang langsung bersentuhan dengan rakyat menuntut sensitivitas tinggi dan kreativitas, solusi,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat, (29/8/2025).
Sarmuji juga meminta kepada seluruh kadernya di DPRD untuk meningkatkan kapasitas teknis dan pemahaman politiknya, hal tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan dengan program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Program kerja pemerintahan pusat harus mendapatkan dukungan penuh dari daerah. Anggota DPRD adalah penghubung utama antara aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah," ucap Sarmuji.
(WAP)
Social Header