Jakarta, INANEWS.id - Usai menyandang Kepala Badan Gizi Nasional yang baru Nanik S Deyang menghentikan sementara (moratorium) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru.
Nanik menyebut langkah tersebut dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran lembaganya.
"Moratorium dapur titik-titik baru," ujar Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/06/tanggapi-kasus-tkd-condongcatur-sri.html
Nanik menjelaskan dihadapan wartawan, bahwa saat ini sudah terdapat lebih dari dua puluh ribu SPPG di berbagai wilayah, dengan langkah moratorium ini BGN akan merapikan dan melakukan evaluasi terhadap dapur yang sudah ada sebelum membuka dapur MBG yang baru.
"Sekarang sudah ada sekitar 27 ribu lebih dapur yang sudah operasional. Kami akan beresin dulu ini," ujar Nanik.
Nanik mencontohkan dalam satu kecamatan belum tentu membutuhkan banyak SPPG.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/06/kecelakaan-maut-di-wonosari-pengendara.html
"Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja, sudah enam saja. Jadi moratorium," ujarnya.
Lebih lanjut Nanik mengatakan saat ini dapur MBG menumpuk pada kawasan aglomerasi, Sedangkan daerah terluar, terdepan dan terluar (3T) belum terjangkau secara optimal.
Nanik menegaskan bahwa perintah dan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto meminta agar BGN memprioritaskan pembangunan dapur MBG di wilayah 3T.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/06/dalih-cek-keamanan-ponsel-pria-di.html
"Jujur sekarang (SPPG) yang numpuk ini di aglomerasi. Yang 3T belum tersentuh, jadi Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," ujar Nanik.
Terkait moratorium Ia memastikan kebijakan moratorium ini diberlakukan demi pemerataan penerima MBG, bukan semata-mata pemerataan SPPG di tiap daerah.
Ia menjamin penataan SPPG ini akan berjalan mudah dan cepat karena BGN menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) untuk pemetaan kebutuhan.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/06/berlangsung-cepat-sehari-dicopot-trio.html
"Pokoknya intinya pemerataan dalam arti bukan pemerataan dapurnya, tapi pemerataan semua anak-anak harus dapat. Kalau banyak dapur kan tidak efisien," ujar Nanik.
BGN juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan usaha milik negara, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yayasan, dan berbagai pihak lainnya yang ingin berpartisipasi dalam mendukung perluasan layanan MBG di wilayah yang membutuhkan.
Baca juga: https://www.inanews.id/2026/06/pengakuan-ibu-di-bantul-yang-lakban.html
Dalam kesempatan yang sama, Nanik menegaskan bahwa kualitas layanan tetap menjadi prioritas utama dalam proses konsolidasi yang saat ini dilakukan BGN.
“Kami ingin memastikan setiap dapur menghasilkan makanan yang aman, sehat, dan bergizi. Karena itu, pembenahan standar operasional, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan pengawasan menjadi agenda utama kami,” Nanik memastikan.
(WAP)

Social Header