Breaking News

Menkomdigi Meutya Hafid: Ruang Redaksi Harus Berdaulat, Jangan Kalah oleh Algoritma Digital


Jakarta, INANEWS.id - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengingatkan insan pers agar tetap menjaga independensi dan kendali ruang redaksi di tengah semakin kuatnya pengaruh algoritma platform digital global terhadap penyebaran informasi.

Menurut Meutya, keputusan mengenai kelayakan dan kualitas sebuah berita harus tetap berada di tangan jurnalis dan editor, bukan diserahkan sepenuhnya kepada algoritma perusahaan teknologi yang cenderung berorientasi pada kepentingan bisnis.

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/sosialisasi-empat-pilar-kebangsaan-anak.html

"Kita harus punya kendali terhadap algoritma. Algoritma yang ditentukan oleh manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai mana berita yang membawa kebaikan dan mana berita yang justru membawa mudarat," kata Meutya dalam keterangan pers kementerian di Jakarta.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri peluncuran Media Swara Indonesia Raya di Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026). Ia menilai, dominasi platform digital milik perusahaan teknologi global telah mengubah pola distribusi sekaligus konsumsi informasi masyarakat.

Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi industri media nasional. Sebab, algoritma platform digital tidak selalu sejalan dengan nilai, etika jurnalistik, serta kepentingan masyarakat luas.

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/jadi-delana-kalurahan-patuk-dengan.html

Meutya juga menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan artifisial (AI) belum bisa sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam menentukan kualitas sebuah informasi.

Jurnalis dan editor, menurutnya, tetap memiliki peran penting dalam memahami konteks pemberitaan, mempertimbangkan kepentingan publik, serta mengukur dampak informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Ia mengungkapkan, sekitar 64 persen masyarakat saat ini memperoleh informasi melalui platform media sosial. Pergeseran tersebut memberikan tekanan besar terhadap keberlangsungan industri media massa nasional.

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/puluhan-kader-golkar-gunungkidul-gelar.html

"Tidak mudah, karena sekali lagi algoritma yang begitu besar, kita lawan dengan satu-satu algoritma dari ruang redaksi kita, yang mungkin kondisinya saat ini lebih mengecil dari 10 tahun lalu. Tapi tetap saja, it matters (itu penting)," ujarnya.

Pertahankan Regulasi Perlindungan Media

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah berupaya memperkuat ekosistem pers nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Meutya menyatakan, pemerintah tetap berkomitmen mempertahankan implementasi regulasi tersebut meskipun menghadapi tekanan dan penolakan dari sejumlah perusahaan teknologi global.

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/limasan-dloso-ngunjuk-kopi-tempat.html

"Jadi ini kita coba pertahankan, di tengah permintaan-permintaan dari negara-negara yang juga dekat dengan kita, bahwa aturan ini belum ada, toh sampai hari ini aturan ini masih kita tegakkan," katanya.

Selain Perpres tersebut, pemerintah juga mendorong pembahasan undang-undang mengenai hak media massa di DPR. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan perlindungan terhadap industri pers nasional di tengah dominasi perusahaan teknologi dunia.

"Perusahaan-perusahaan besar dunia memang melawan, tapi kita harus upayakan untuk tetap melindungi ekosistem informasi, termasuk media dan jurnalistik. Tentu dengan berbagai daya yang kita punya, meski berlawanan dengan perusahaan-perusahaan besar teknologi kelas dunia," tegasnya.

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/tanpa-upah-relawan-stak-yogyakarta.html

Media Konvensional Tetap Dibutuhkan

Meutya memandang kemunculan media baru, seperti Swara Indonesia Raya, menjadi sinyal bahwa industri media nasional masih memiliki peluang untuk berkembang.

Menurutnya, keberagaman saluran informasi tetap diperlukan. Kehadiran media cetak dan media massa konvensional juga dinilai masih relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

Karena itu, ia mendorong para pelaku industri media untuk terus menjaga independensi ruang redaksi dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap produk jurnalistik yang dihasilkan.

Baca juga: https://www.inanews.id/2026/11/110-becak-listrik-gratis-resmi.html

Ia menekankan bahwa kedaulatan informasi harus dibangun melalui kemampuan bangsa dalam mengelola dan menentukan arah penyebaran informasi sesuai dengan kebutuhan publik, nilai budaya, serta hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kalau kita bersama-sama selalu untuk menyampaikan pentingnya kita untuk memilih algoritma yang sesuai dengan kultur kita, yang sesuai dengan informasi bagi masyarakat kita dan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, maka di situlah kedaulatan informasi insya Allah akan tercapai," pungkas Meutya Hafid.

(WAP)

© Copyright 2022 - INANEWS